Oknum Agen Pertamina Korupsi LPG

Program pemerintah tentang konversi BBM ke gas memang masih terus dipergunjingkan. Terlebih karena program tersebut tak sepenuhnya dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut mulai dari adanya rasa takut atau trauma masyarakat dalam menggunakan bahan bakar gas (LPG) terkait dengan maraknya pemberitaan insiden kebakaran yang disebabkan karena meledaknya LPG tersebut. Selain itu juga ahkir-akhir ini di beberapa daerah diberitakan terjadi kelangkaan pasokan bahan bakar gas itu. Tentu saja kejadian ini semakin menambah permasalahan di masyarakat. Yang mana LPG ini sekarang telah menjadi kebutuhan primer. Apalagi di daerah perkotaan yang tidak ada sumber energi alternatif, seperti halnya kayu bakar di pedesaan.

Kurangnya pasokan LPG ternyata dimanfaatkan oknum agen Pertamina. Mulai dari menaikan harganya, sampai mengurangi takaran yang seharusnya. Praktek semacam ini tentu saja menyalahi aturan. Bahkan melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Hal demikian tak pantas terjadi, apalagi bagi perusahan sekelas Pertamina. Pengawasan yang lebih ketat mutlak dibutuhkan. Tak harus menunggu adanya laporan dari masyarakat.

Bukti kecurangan oknum pertamina terjadi di sebuah desa di kabupaten Garut. Sebut saja Yanti, seorang ibu rumah tangga di kampung Toblong, desa Pada Awas-Garut, yang akhir-akhir ini mengeluhkan isi gas yang dibelinya kini lebih cepat habis. Padahal pemakaiannya kini jauh lebih diperhemat katanya. Yang biasanya dulu gas ukuran 3 Kg itu bisa dipakai selama delapan hari, namun kini dengan pemakaian yang lebih hemat justru habis hanya dalam waktu enam hari. Pernyatan tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Eti, warga kampung Panggilingan, desa Pasirwangi-Garut. Dia mengatakan bahwa kalau dulu ketika gas baru dipasang, jarum yang terdapat pada regulator kompornya menunjuk angka enam, tapi kini hanya sampai menunjuk angka empat. Ini menandakan bahwa volume gas yang dibelinya kini jauh lebih sedikit. Padahal kini harga pertabungnya mencapai Rp 18.000,-. Harga ini jauh lebih tinggi dari harga LPG ketika program konversi BBM ke gas baru dilaksanakan, yaitu hanya Rp 12.000,-.

Bukti kecurangan di atas mungkin hanya sebagian kecilnya saja. Di tempat lain bisa saja terjadi hal yang serupa. Bahkan mungkin lebih buruk lagi. Ini menandakan bahwa tindakan korupsi kini sudah terjadi hingga ke tingkat bawah. Hal ini tentu saja semakin menambah tingkat perilaku korup di Indonesia. Semoga saja masyarakat berperan aktif untuk melaporkan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dan mudah-mudahan hal tersebut dapat perhatian dari pemerintah. Sehingga adanya tindakan untuk menghilangkan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dan hak-hak konsumen pun terlindungi.